Harian Memo Kepri | Lingga — Wakil Ketua II dan Ketua Komisi I DPRD Lingga mengadakan Monitoring ke Kelurahan Sungai Lumpur, pasca lebaran Idul Fitri 1441 Hijriyah, Kamis (4/2020) pagi.
Pada monitoring di Kelurahan Sungai Lumpur, Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi didampingi Ketua Komisi I DPRD Lingga, Roni Kurniawan beserta Anggota Komisi I DPRD Lingga, Norden, Jimmi AT, Alpio Diaz Pawelley dan Said Trizwanda Luthfi.
Wakil Ketua II DPRD Lingga, Salmizi menyampaikan, monitoring pasca lebaran dan pasca beberapa kali pembagian bantuan terhadap masyarakat, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, karena kita perlu melihat dan memantau langsung seperti apa perkembangannya.
Terkait masalah Bantuan Sosial (Bansos), Salmizi menjelaskan, baik itu bantuan bahan pokok maupun bantuan langsung tunai, karena kita ingin melihat seperti apa di masyarakat, memang ada masyarakat yang ingin penjelasan, karena mereka ada yang dapat sembako dan ada yang dapat dana tunai, dan disini mereka merasa tidak adil.
“Hal ini perlu kita selaraskan, baik itu, Kelurahan, Kecamatan dan OPD terkait, agar ini tidak menjadi polemik di masyarakat, kalau pun bisa kita plot kan ke bantuan Kabupaten kenapa tidak, yang terpenting jangan sampai menyalahi aturan, karena yang telah mendapat bantuan, tidak boleh mendapat bantuan yang lain,” kata Salmizi saat monitoring di Kantor Lurah Sungai Lumpur, Kamis (4/202) pagi.
Seperti yang kita ketahui, lanjut Salmizi, bahwa kelurahan tidak ada dana seperti desa yakni, Dana Desa (DD), jadi kebijakan kelurahan seperti pada Dana Alokasi Umum (DAU), yang telah di anggarkan untuk bahan pokok, kemudian ada bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk tunai tetapi melewati Kantor Pos, juga ada bantuan dari Provinsi dalam bentuk bahan pokok, dan bantuan Kabupaten yang di siapkan untuk penanganan Covid-19 dana tidak terduga, dan dana tidak terduga ini yang kita harapkan untuk mengatasi, jika seandainya ada masyarakat kita yang tidak terbantu.
“Memang pada awalnya, bantuan dari Provinsi dan Kabupaten ini, masih ada keraguan oleh pihak kelurahan, hal ini dikarenakan apakah bantuan tersebut berbentuk bahan pokok atau bantuan tunai, sehingga ketika kejelasan bantuan itu belum ada, akhirnya banyak bantuan itu di plot kan ke bahan pokok, ketika diketahui bahwa bantuan Kabupaten itu berbentuk dana tunai sebesar Rp600 ribu, masyarakat yang telah diberikan bantuan sembako, menjadi sibuk di masyarakat, karena kenapa mereka mendapat sembako sementara yang lainnya mendapat dana tunai sebesar Rp600 ribu,” terangnya.
Salmizi mengatakan, tadi sudah kita usulkan pada pihak Kelurahan dan Kecamatan, agar di usulkan saja dulu nama-nama yang memang berhak untuk menerima, karena bantuan ini bukan untuk kalangan yang tidak mampu atau miskin, tapi bantuan terdampak Covid-19, karena terdampak Covid-19 ini artian yang luas, bukan hanya pada masyarakat biasa, tapi para pengusaha dan pelaku ekonomi pun terdampak, namun tentunya dengan kreteria yang berhak menerima nya.
“Harapan kami, yang tak dapat bantuan uang usulkan saja dulu namanya, kita berharap mudah- mudahan dana Covid-19, dari Kabupaten dapat memenuhi kebutuhan atau dapat menutupi orang-orang yang tidak terbantu ini,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lingga, Roni Kurniawan menyampaikan, kami dari DPRD Lingga, memang harus turun ke lapangan guna memantau lansung, terkait permasalah bantuan kepada masyarakat.
Katanya lagi, karena dalam menggunakan data ini, ada data lama dan ada juga data yang baru sehingga tidak singkron, jadi yang data lama ini masuk nya ke BST Kemensos, yang sisanya mendapat sembako.
“Kalau di dasa mereka memiliki relawan khusus, sementara di kelurahan relawan nya hanya RT/RW saja,” imbuhmya.
Sumber| pijarkepri.com
