Harian Memo Kepri | Anambas — Masa Reses Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Kepri, Mayjen TNI MAR (Purn) Sturman Panjaitan SH menyerap dan mendengar langsung aspirasi masyarakat di Gedung Siantan Nur Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kamis (12/2020).
Dalam menyerap aspirasi yang telah berlangsung tersebut Fadil Hasan SH yaitu tokoh masyarakat mengatakan bahwa masalah penguatan bidang pertahanan di laut perairan Natuna Anambas wajib ditingkatkan mengingat karena banyak potensi konflik di laut besar ini apalagi adanya klaim sepihak oleh RRC di laut Natuna Utara.
Sementara Kadis Kominfotik Anambas, Jeprizal mengatakan bahwa pemerintah daerah berharap pemerintah pusat dapat membangun tower telekomunikasi dan peningkatan jaringan di Pulau Jemaja yang terdiri dari Jemaja Barat, Jemaja Timur dan Jemaja, serta di pulau yang belum terjangkau oleh Signal, mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan wilayah Konservasi yang memiliki lokasi Pariwisata yang strategis.
Aspirasi juga datang dari Perwakilan Pemuda Pancasila, Arfandi mengatakan bahwa berhubungan wilayah Anambas dan Natuna masih meninggalkan persoalan-persoalan menyikapi dana bagi hasil dan blok migas terkait Anambas atau Natuna, karena selama ini Anambas Natuna ketergantungan dengan dana bagi hasil.
Sementara itu, Sturman Panjaitan menanggapi aspirasi mengenai kelautan, mengatakan saat ini Komisi I dalam menyikapi penguatan bidang pertahanan di laut perairan Natuna Anambas telah bersinergis dengan Lanal dan Pemerintah Daerah dengan terus meningkatkan patrol laut dengan adanya KAL Baruk dan KAL Pulau Siantan. “Apabila nanti tidak cukup akan kami usulkan ke Pusat untuk ditambah lagi mengingat menghadapi gelombang musim utara,” terangnya
Soal peningkatan tower atau signal di Pulau Anambas, pemerintah pusat dapat membangun tower dan peningkatan jaringan dengan jatah dirinya sebanyak 25 titik untuk wilayah Anambas dan Natuna, “Nantinya dari 25 titik inilah kita bagi dengan akan saya minta ke Dinas Kominfotik Anambas untuk mendata wilayah mana yang tidak mendapat jaringan atau tidak ada jaringan untuk kita bangun,” ucapnya.
Terakhir, menyikapi dana bagi hasil dan blok migas terkait Anambas atau Natuna sudah dari dahulu dibahas, “Jika kita wilayah Anambas dan Natuna tetap ngotot terkait hal ini, maka nantinya kita sama-sama merugi,” ujarnya.
“Karena Natuna dan Anambas tidak memiliki kewenangan, dengan kita ketahui bersama ini kebijakan pusat maka dana bagi hasil 64 berbanding 35, karena wilayah pengeboran migas 12 mil dari pulau terluar kita, dengan demikian, 35 inilah untuk Kabupaten Natuna dan Anambas bagi hasil,” jelasnya.
Dalam hal ini Mayjen TNI MAR (Purn) Sturman Panjaitan mengatakan semoga kegiatan hari ini dapat menyelesaikan permasalah yang ada di daerah dan apabila tidak bisa diselesaikan oleh provinsi maka nantinya akan ditindaklanjuti ke tingkat pusat
“Pemerintah harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat dan menampung segala aspirasi masyarakat untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Penulis | Pinni
