HARIANMEMOKEPRI.COM – Polres Kepulauan Anambas memperkuat sinergi bersama TNI, Imigrasi, dan sejumlah instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Penguatan koordinasi tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 digelar di Siantan Nur, Senin (9/11/2026) sekitar pukul 08.30 WIB.
Dalam kegiatan tersebut, Polres Kepulauan Anambas diwakili Kanit IV Satintelkam, Ipda Rio Agusta, turut dihadiri unsur TNI, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Dinas Pariwisata, Dukcapil, Karantina, serta instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi ini menjadi wadah untuk bertukar informasi, menyamakan persepsi, sekaligus memperkuat langkah pengawasan terhadap orang asing guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Dalam forum tersebut, Ipda Rio Agusta menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antarinstansi.
Ia meminta setiap informasi maupun temuan di lapangan mengenai keberadaan dan aktivitas orang asing disampaikan secara jelas, didokumentasikan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap persoalan yang ditemukan perlu dibahas secara terbuka melalui forum koordinasi agar tidak terjadi perbedaan persepsi, kesalahpahaman, maupun hambatan komunikasi antarinstansi,” ujar Ipda Rio Agusta.
Sementara itu, Kasi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Anambas, Dhani Syaputra, menjelaskan bahwa TIMPORA merupakan wadah koordinasi dan pertukaran informasi antarinstansi, baik secara vertikal maupun horizontal.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing serta membangun sinergi dalam melakukan pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa.
Sejumlah persoalan strategis turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya mekanisme perjalanan orang asing antardaerah di Indonesia, akses data perlintasan keimigrasian melalui layanan LDK, penggunaan aplikasi ERIKA untuk permohonan data keimigrasian, hingga persyaratan administrasi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
Berbagai masukan dari peserta rapat selanjutnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dan pelayanan antarinstansi.
Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir, menegaskan bahwa sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas orang asing.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi di wilayah tugas, menjalin komunikasi dengan instansi terkait, serta mengedepankan langkah koordinatif dan profesional dalam menindaklanjuti setiap informasi.
“Pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun komunikasi yang terbuka, saling bertukar informasi, dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” pesan Kapolres.
Melalui rapat koordinasi TIMPORA 2026 ini, Polres Kepulauan Anambas berharap kerja sama lintas sektoral semakin solid sehingga berbagai potensi permasalahan terkait keberadaan dan aktivitas orang asing dapat dideteksi serta diantisipasi sejak dini.
Dengan dukungan seluruh instansi dan masyarakat, situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan senantiasa aman, tertib, dan kondusif.
