Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing serta membangun sinergi dalam melakukan pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa.
Sejumlah persoalan strategis turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Di antaranya mekanisme perjalanan orang asing antardaerah di Indonesia, akses data perlintasan keimigrasian melalui layanan LDK, penggunaan aplikasi ERIKA untuk permohonan data keimigrasian, hingga persyaratan administrasi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).
Berbagai masukan dari peserta rapat selanjutnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas pertukaran informasi dan pelayanan antarinstansi.
Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir, menegaskan bahwa sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, khususnya di daerah kepulauan yang memiliki mobilitas masyarakat dan aktivitas orang asing.
Ia juga mengingatkan seluruh personel agar meningkatkan kepekaan terhadap perkembangan situasi di wilayah tugas, menjalin komunikasi dengan instansi terkait, serta mengedepankan langkah koordinatif dan profesional dalam menindaklanjuti setiap informasi.
“Pengawasan orang asing bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kerja sama dan kepedulian seluruh pemangku kepentingan. Mari kita bangun komunikasi yang terbuka, saling bertukar informasi, dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing demi menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat,” pesan Kapolres.
