Bintan – Dua orang tersangka inisial YN (39 ) dan HS (58 ) penyalahgunaan dana bergulir ex PNPM- MPD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan) sebesar Rp 650 juta harus berurusan dengan hukum, Rabu (02/11)
Pasalnya kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana bergulir ex PNPM-MPD UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Lestari Bintan Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan sejumlah Rp 650 juta untuk pembentukan dan perguliran simpan pinjam individu yang bertentangan dengan petunjuk teknis operasional/PTO motif menguntungkan diri sendiri
PNPM-MPD merupakan salah satu program pemerintah Indonesia di Tahun 2008 s/d 2014 dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah Perdesaan. Pada tahun 2008 berdasarkan SK Bupati Bintan 180/IV/2008 dibentuk UPK Lestari Bintan yang diketuai oleh YN yang diberikan kewenangan mengelola dana PNPM-MPD Kecamatan Teluk Bintan yakni salah satunya melaksanakan perguliran pinjaman kelompok kepada masyarakat pada tahun 2008.
Kemudian tahun 2015 Pemerintah menyatakan pengakhiran terhadap PNPM-MPD dimana sejak pengakhiran tersebut, pengelolaan dana perguliran masih tetap dilakukan oleh UPK Lestari Bintan dengan berdasarkan PTO- TA 2014 tentang pelestarian kegiatan dana bergulir yakni Perguliran SPKP ( Simpan pinjam kelompok perempuan ) dan UEP ( Usaha Ekonomi Produktif ). Adapun UPK Lestari s/d tahun 2018 memiliki aset yang senilai Rp 2,853 Milyar.
Tahun 2018 UPK Lestari Bintan mengadakan musyawarah antar desa untuk membahas laporan kegiatan dan keuangan, namun kedua tersangka berinisiatif membentuk dana perguliran simpan pinjam individu ( SPI ) dengan cara merekayasa berita acara hasil musyawarah tersebut. Bulan Juli 2019 perguliran SPI dengan total modal Rp 650 juta yang di ambil dari rekening bank SPKP.
Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono didampingi Kasat Reskrim AKP M.D Ardiyaniki S.I.K., M.Sc dan Kasi Humas Iptu Alson dalam konferensi pers mengatakan adapun perguliran SPI tersebut bertentangan dengan PTO dan AD/ART perguliran dipergunakan oleh ketua BKAD( Badan Kerjasama Antar Desa ) Kec Teluk Bintan oleh HS bersama ketua UPK Lestari Bintan inisial YN sejumlah Rp 150 juta dipergunakan untuk modal usaha toko sembako, pembelian satu unit mobil pickup dan pembelian satu unit Hp Oppo.
“Berdasarkan fakta penyidikan bahwa penarikan dana dari rekening bank SPKP untuk pembentukan dana SPI yang dilakukan oleh kedua tersangka dan mengakibatkan kerugian negara dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Darah Kabupaten Bintan sebesar Rp 650 juta,” ujar Kapolres Bintan.
Kedua tersangka dikenakan pasal 2 atau pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dalam UU RI no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana dengan kurungan penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 Milyar.
