HARIAN MEMO KEPRI, TANJUNGPINANG – Lembaga Perlindungan Konsumen Rajawali Kepri ( LPK – RK ) Berjanji akan terus memantau kegiatan Debt Collector yang saat ini banyak merugikan masyarakat Kota Tanjungpinang. Sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Akta Fidusia, setiap kendaraan bermotor harus didaftarkan Akta Fidusia. “Apapun itu, baik mobil dan motor itu seharusnya ada fidusianya dari Kemkumham, yang di awal akadnya kreditnya dihadapan Notaris,”Jelas Wakil Ketua LPK- RK, M. Antoni, Rabu, (22/2017). Dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat Kota Tanjungpinang, yang mampu memiliki kendaraan bermotor dengan cara kredit. “Kita tahu banyak yang kredit motor dan mobil, jadi jika suatu saat kredit macet jangan serahkan kendaraan ke Debt Collector, lawan saja, mereka bisa dipenjarakan karena melawan hukum,”ujarnya. Dia mengatakan, penggunaan jasa Debt Collector oleh pihak Leasing dan Finance merupakan perbuatan yang merugikan konsumen. “Itu jelas merugikan konsumen, jadi harus kita lawan, itu pelanggaran hukum loh,”katanya. Dalam penanganannya, LPK -RK gencar mensosialisasikan ‘Konsumen Cerdas’ dalam segala hal yang berkaitan konsumen. “Kita sosialisasi terus, saat ini sudah banyak pengaduan yang masuk, sedang kita tangani,” ucapnya. (CR003)
