HARIAN MEMO KEPRI, BATAM – Semua fraksi di Komisi VI DPR RI seperti kehabisan upaya untuk mempersoalkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 16 Tahun 2017 setelah salah seorang anggotanya, Drs H Nyat Kadir dari Fraksi NasDem, berargumentasi untuk menyetujuinya. Semua fraksi pun akhirnya ikut memberikan persetujuan. Pembahasan Permendag No 16 Tahun 2017 tentang lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) digelar dalam rapat kerja Komisi VI, yang dihadiri langsung oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Rabu (19/2017) di Senayan, Jakarta. Nyat Kadir tampak habis-habisan mendukung pelaksanaan Permendag tersebut. Saat Permendag No. 16 Tahun 2017 berlaku, maka ketentuan mengenai Surat Persetujuan Perdagangan Antarpulau Gula Kristal Rafinasi (SPPA GKR) dalam Permendag No. 74/M-DAG/PER/2015 tentang Perdagangan Antarpulau GKR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Menurut legislator dari Kepri itu, Permendag No 16 Tahun 2017 perlu mendapat dukungan berbagai pihak karena merupakan terobosan pemerintah untuk mengatur perdagangan gula rafinasi agar tidak ada diskriminasi. Dengan demikian semua pengguna gula industri mendapat kesempatan yang sama sampai ke pelaku UMKM. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mencegah kebocoran dijual kepada pengguna gula kosumsi. Tentu saja dengan catatan, “Asal pelaksanaan diawasi dengan ketat,” ujar Nyat Kadir. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sebagaimana diberitakan sebelumnya menjelaskan, Permendag ini diterbitkan untuk menjamin dan menjaga ketersediaan, penyebaran, dan stabilitas harga gula nasional. Selain itu juga untuk memberi kesempatan usaha yang sama bagi industri besar dan kecil dalam memperoleh GKR. Dengan mekanisme pasar lelang diharapkan harga yang diterima di tingkat industri makanan dan minuman akan lebih terjangkau. Pun, produsen GKR yang mengimpor gula kristal mentah wajib menjual hasilnya melalui pasar lelang komoditas. Penyelenggara pasar lelang komoditas GKR ditetapkan langsung oleh Menteri Perdagangan. Namun, Permendag ini tidak berlaku untuk industri GKR yang hasil produksinya untuk ekspor. Mendag akan menetapkan harga batas bawah dan harga batas atas penjualan GKR secara berkala. Permendag ini juga memberikan kemudahan pengawasan gula yang akurat dan akuntabel karena perdagangan GKR dilengkapi electronic barcode (e-Barcode) dan dilakukan satu pintu melalui pasar lelang online. Sistem ini dapat membantu pengawasan dalam mencegah perembesan atau penimbunan GKR. Kode unik yang terkandung dalam e-Barcode mengandung informasi dan histori perdagangan GKR yang lengkap dan akurat, mulai dari proses importasi bahan baku, produksi, penjualan, pembelian, serta distribusi gula. “Data dan informasi juga dapat diakses secara realtime dan online,” ujar Mendag. (CR003/RiauKepri.com)
