BANJARMASIN – Berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik menjadi aspirasi warga Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam kegiatan reses Masa Sidang III DPRD Kalimantan Selatan. Keluhan yang disampaikan meliputi perbaikan infrastruktur, ketidaksesuaian data bantuan sosial, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi tersebut dihimpun Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, S.T., setelah melaksanakan rangkaian reses pada 19 November 2026 di 16 titik wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Dalam pertemuan di sejumlah lokasi, seperti Kelurahan Tanjung Pagar, Kelurahan Kelayan Timur, Mantuil, dan Pemurus Dalam, masyarakat menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, jembatan penghubung, serta normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.

Warga juga mengusulkan penyediaan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah dan gerobak pengangkut sampah untuk mendukung pengelolaan lingkungan permukiman.

Selain infrastruktur, persoalan administrasi kependudukan dan ketidaksesuaian data sosial ekonomi turut menjadi perhatian. Sejumlah warga mengeluhkan data desil yang dinilai tidak sesuai sehingga berdampak terhadap penyaluran bantuan sosial dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Persoalan lainnya mencakup kendala pengurusan klaim BPJS untuk kecelakaan tunggal serta pencatatan pernikahan siri.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ilham Nor menyatakan akan mengawal dan membahas setiap persoalan bersama instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

“Setiap isu yang diungkap masyarakat, mulai dari infrastruktur lingkungan, kejelasan data desil bantuan sosial, hingga kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan, akan kami diskusikan secara serius untuk mendapatkan perhatian serta solusi nyata dari pemerintah kota,” kata Ilham Nor.

Di sektor pendidikan, masyarakat juga meminta pembangunan sekolah negeri tingkat atas, khususnya SMK Negeri, karena fasilitas tersebut dinilai masih terbatas di wilayah Banjarmasin Selatan.

Selain pembangunan fasilitas pendidikan, Ilham menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan kerja serta pengawasan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan di sekitar wilayah tersebut.

“Kami juga mendukung pengoptimalan program pelatihan kerja serta peningkatan sektor pendidikan dan kesejahteraan pendidik non-formal, agar masyarakat kita dapat semakin mandiri dengan daya saing yang tinggi,” tambahnya.

Seluruh aspirasi dari 16 titik reses tersebut selanjutnya akan dihimpun dalam laporan resmi hasil reses untuk dibahas bersama pihak eksekutif.

Melalui koordinasi antara legislatif dan pemerintah daerah, berbagai kebutuhan masyarakat Banjarmasin Selatan diharapkan dapat memperoleh perhatian dan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan.