KOHATI menilai proses penjajakan habitat kedua harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejumlah aspek yang perlu diteliti antara lain ketersediaan pakan alami, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, kondisi lingkungan, potensi penyakit, hingga kemungkinan konflik dengan masyarakat dan satwa lain.
Selain kelayakan habitat, aspek kesehatan, usia, perilaku, kemampuan adaptasi, serta keragaman genetik setiap individu Badak Jawa juga dinilai harus menjadi pertimbangan. Proses penangkapan, pengangkutan, penanganan darurat, hingga pemantauan setelah pelepasan harus menjamin keselamatan satwa.
Di sisi lain, KOHATI mengingatkan agar perlindungan habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon tidak dikurangi. Penguatan patroli, pengawasan kawasan, pemulihan habitat, pemantauan populasi, dan mitigasi risiko bencana dinilai tetap menjadi prioritas.
Kementerian Kehutanan sebelumnya juga menegaskan bahwa perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Pengembangan habitat kedua tidak dimaksudkan untuk mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan kawasan konservasi tersebut.
Atas persoalan ini, KOHATI HMI Cabang Pandeglang menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni:
- Mendesak Hashim Djojohadikusumo menarik kembali gagasan pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo sebelum ada kajian ilmiah menyeluruh yang membuktikan kelayakan dan keamanannya.
- Meminta Kementerian Kehutanan membuka hasil kajian, dasar pertimbangan, serta perkembangan penjajakan Alas Purwo sebagai calon habitat kedua.
- Mendesak pemerintah memastikan setiap keputusan konservasi berdasarkan rekomendasi ahli dan mengutamakan keselamatan setiap individu Badak Jawa.
- Meminta penguatan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk pengawasan, pemulihan ekosistem, dan mitigasi risiko bencana.
- Mendorong keterlibatan peneliti, ahli konservasi, organisasi lingkungan, dan masyarakat dalam pembahasan kebijakan pengembangan habitat kedua.
KOHATI menegaskan bahwa setiap kebijakan konservasi harus memiliki dasar ilmiah, perencanaan matang, dan jaminan keselamatan satwa. Organisasi tersebut juga mengingatkan bahwa pengembangan habitat kedua tidak boleh mengalihkan perhatian pemerintah dari tanggung jawab melindungi habitat alami Badak Jawa di Ujung Kulon.

