LINGGA – Persoalan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Lingga kembali menuai polemik. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lingga, Ruslan, dan Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi, menyampaikan pandangan berbeda terkait penyerahan dokumen lahan kepada pemerintah daerah dan tindak lanjut laporan masyarakat.
Saat dikonfirmasi HarianMemoKepri.com, Kamis (19/11/2026), Ruslan membenarkan bahwa pihaknya meminta aliansi menyerahkan dokumen dan data terkait persoalan lahan kepada Pemerintah Kabupaten Lingga, khususnya DPRD. Menurutnya, permintaan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Betul. Sesuai dengan RDP, aliansi diminta untuk menyerahkan dokumen. Jadi, dokumen itu harus diserahkan kepada pemerintah daerah, terutama DPRD,” ujar Ruslan.
Ia menjelaskan, dokumen tersebut diperlukan sebagai dasar bagi DPRD untuk menindaklanjuti persoalan lahan yang disampaikan masyarakat. Ruslan mengaku hadir dalam forum tersebut sebagai Ketua HNSI Lingga dan mendengar langsung permintaan penyerahan dokumen kepada DPRD.
Mengenai laporan masyarakat ke kepolisian, Ruslan mengaku belum mengetahui adanya perkembangan proses hukum atas laporan tersebut.
“Setahu saya, laporan yang dilakukan masyarakat itu belum ada proses hukum,” katanya.
Ruslan juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendesak perusahaan karena belum pernah menerima informasi maupun permintaan langsung dari masyarakat agar dirinya turut menyampaikan tuntutan kepada pihak perusahaan.
“Kami meminta aliansi menyerahkan dokumen yang dimaksud ke DPRD Kabupaten Lingga untuk menjadi tindak lanjut. Ketika sudah diserahkan ke DPRD dan tidak ditindaklanjuti, maka akan sama-sama kita gas DPRD-nya,” tegas Ruslan.
Zuhardi Klaim Data dan Surat Tanah Sudah Ditunjukkan kepada Perusahaan
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Koordinator Aliansi Peduli Masyarakat Kabupaten Lingga, Zuhardi, menyampaikan pandangan berbeda. Ia mengungkapkan bahwa pihak aliansi telah bertemu dengan perwakilan perusahaan di salah satu warung makan di Daik Lingga setelah kegiatan di Gedung Daerah selesai.
Dalam pertemuan tersebut, Zuhardi mengaku telah memperlihatkan sejumlah persoalan yang menjadi keberatan masyarakat, termasuk data dan surat tanah milik warga. Pertemuan itu disebut turut disaksikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lingga, Said Hendri.
“Usai dari Gedung Daerah, kami sudah bertemu pihak perusahaan dan sudah menunjukkan hal-hal yang menjadi persoalan, bahkan data surat tanah pemiliknya kepada pihak perusahaan agar mereka mendatangi pemilik lahan yang digarap,” ungkap Zuhardi.
Ia juga melontarkan kritik terhadap Ruslan yang dinilai tidak menyampaikan pendapat saat forum audiensi atau RDP berlangsung di Gedung Daerah. Zuhardi menilai pernyataan Ruslan tidak mencerminkan pemahaman terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
“Pernyataan Ruslan, Ketua HNSI, saya anggap tong kosong. Karena saat di forum audiensi atau RDP DPRD yang digelar di Gedung Daerah itu, beliau tidak menyampaikan komentar satu kata pun. Saya menganggap beliau tidak memahami permasalahan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Zuhardi menilai Ruslan seharusnya lebih memberikan perhatian terhadap persoalan nelayan, termasuk kesulitan mendapatkan minyak, dibandingkan mengomentari persoalan lahan yang menurutnya tidak dipahami secara langsung.
Zuhardi Sebut Polisi dan BPN Telah Turun ke Lapangan
Terkait pernyataan Ruslan mengenai belum adanya proses hukum, Zuhardi menyebut aparat kepolisian bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lingga telah melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang dilaporkan masyarakat.
Ia menyebut, pada 17–18 November 2026, personel Polres Lingga dari Unit Pidana Umum (Pidum), bersama Kasatreskrim dan pihak BPN, telah turun untuk melakukan pengecekan serta pengukuran lahan.
“Fakta di lapangan, pada Rabu dan Kamis tanggal 17–18 November 2026, pihak kepolisian Polres Lingga, terutama Unit Pidum, sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan dan pengukuran secara langsung bersama BPN Kabupaten Lingga,” jelasnya.
Selain itu, Zuhardi menyampaikan dugaan adanya pihak-pihak yang membangun narasi di lingkungan pemerintahan daerah agar persoalan masyarakat tidak mendapatkan perhatian serius.
“Saya menduga, beliau ini salah satu yang merusak prosedur tanggung jawab di pemerintahan daerah Kabupaten Lingga dengan membangun narasi di lingkungan pemerintahan agar tidak perlu terlalu menanggapi hal-hal yang menjadi persoalan masyarakat,” tuturnya.
Desak DPRD Turun Langsung ke Lokasi
Lebih lanjut, Zuhardi menegaskan DPRD Kabupaten Lingga seharusnya tidak hanya menunggu penyerahan dokumen dari pihak aliansi. Menurutnya, anggota legislatif memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk turun langsung ke lapangan guna memperoleh informasi yang lebih menyeluruh mengenai persoalan masyarakat.
“Kalaupun DPRD mau menyelesaikan persoalan ini, mereka juga punya hak dan tanggung jawab untuk turun ke lapangan untuk mendapatkan informasi lebih utuh,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab wakil rakyat terhadap masyarakat tidak hanya sebatas hadir ketika momentum kampanye politik, tetapi juga harus diwujudkan ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
“Jangan hanya saat kampanye saja bisa datang ke wilayah dan masyarakat. Di saat konflik, itu juga menjadi tanggung jawab penuh wakil rakyat,” tegas Zuhardi.
Menutup keterangannya, Zuhardi mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja dijadikan perantara untuk menyampaikan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam persoalan tersebut.
“Satu pesan saya, jangan pasang orang lain untuk menjadi tumbal dan berkomentar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

