Scroll untuk baca artikel
Tanjungpinang

Perbaikan Pelantar Senggarang Belum Dapat Terealisasi 2024, PUPR Sedang Upayakan Tahun 2025

88
×

Perbaikan Pelantar Senggarang Belum Dapat Terealisasi 2024, PUPR Sedang Upayakan Tahun 2025

Sebarkan artikel ini

HARIANMEMOKEPRI.COM — Perbaikan Pelantar Senggarang pada tahun ini kemungkinan belum dapat direalisasikan.

Namun Dinas PUPR mengupayakan perbaikan pada Pelantar Senggarang itu akan pada tahun 2025 nanti.

Kadis PUPR Tanjungpinang Rusli mengungkapkan perbaikan Pelantar Senggarang telah masuk dalam daftar usulan perencanaan rehabilitasi bangunan oleh Pemko Tanjungpinang.

Menurut Rusli dari kondisi Pelantar Senggarang saat ini, memang sudah tidak persentatif untuk di fungsikan sebagai pelabuhan.

Terlihat kontruksi bangunan sudah mulai keropos dan sangat memprihatinkan, bahkan bisa membahayakan keselamatan warga yang melintas.

“Maka kemarin pak Pj Wako berinisiatif agar itu dapat diperbaiki sesuai dengan kesediaan anggaran kita,” kata Rusli, Selasa (20/2/2024).

Pelantar Senggarang dengan panjang 250 meter dan lebar 2,8 meter ini merupakan akses warga sekitar untuk penyeberangan ke Tanjungpinang maupun menuju Penyengat.

Perbaikan Pelantar Senggarang, lanjut Rusli, merupakan rencana Pemko yang disisipkan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang tahun ini.

Meskipun begitu perbaikan Pelantar Senggarang kemungkinan belum dapat terealisasi tahun ini, dan akan diupayakan tahun 2025 mendatang.

“Itu usulan, belum menjadi target perbaikan pasti, karna kemarin ada keterlambatan informasi ke pemko. Namun dari kacamata kita menyangkut aspek keselamatan itu perlu ada sentuhan,” tuturnya

Ia mengatakan, berdasarkan input secara visual, perbaikan pelabuhan Senggarang ini butuh biaya sebesar Rp 2 miliar lebih.

“Tapi itu baru perhitungan kita,” ujarnya.

Terkait biaya perbaikan tersebut, pihaknya juga telah berupaya melakukan komunikasi dengan Kementrian PUPR,

Agar Pelantar Senggarang menjadi salah satu penanganan pusat melalui APBN. Sebab perbaikan Pelantar Senggarang termasuk dalam radius pengembangan kota kumuh, yang dapat direalisasikan melalui program Kotaku.

“Jadi bisa saja melalui APBD, bisa juga melalui APBN kementrian PUPR terkait penanganan kota kumuh,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *