Selain itu, Rahma juga membahas persoalan pendidikan. Ia menekankan bahwa kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang terbatas pada pendidikan dasar (SD dan SMP), namun ia berupaya membuat inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Salah satunya adalah program 1 tahun 1 dokter. Program ini tidak dibiayai dari APBD atau APBN, tetapi murni hasil kerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah). Pemko Tanjungpinang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan Fakultas Kedokteran, sehingga saya berharap Umrah dapat memberikan beasiswa bagi satu anak setiap tahunnya,” jelas Rahma.
Rahma menegaskan bahwa anggaran dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) bisa dimanfaatkan selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi, tidak ada yang mustahil. Seorang kepala daerah harus mampu membuat terobosan, tidak hanya bergantung pada APBD. Di situlah kemampuan seorang pemimpin diuji,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya estafet kepemimpinan yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh segelintir orang.
Tinggalkan Balasan