HARIANMEMOKEPRI.COM — Gerakan Pemuda (GP) Ansor di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) saat ini tengah bergejolak. Empat dari enam Pimpinan Cabang (PC) GP Ansor yang telah terbentuk, meminta Pengurus Pusat GP Ansor untuk turun mengambil alih Pimpinan Wilayah (PW) dan menyelesaikan persoalan Konferwil yang tak kunjung diselenggarakan.
Ketua PC GP Ansor Bintan, Muarifin, menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) PW GP Ansor Kepri sudah dua kali dilakukan perpanjangan, namun hingga kini agenda Konferwil untuk pemilihan ketua baru tingkat provinsi belum dilaksanakan.
“Sudah dua kali perpanjangan SK PW, masa masih gak bisa menyelenggarakan Konferwil, apa yang mau dibuat dengan Ansor Kepri ini,” ucapnya,
Muarifin juga mempertanyakan motif dan tujuan PW GP Ansor Kepri yang SK perpanjangan sudah habis sejak 24 Agustus 2024 lalu, namun tidak segera melaksanakan Konferwil.
“Artinya saat ini ada kekosongan kepemimpinan di PW GP Ansor Kepri, mau dibiarkan sampai kapan?,” jelas Muarifin.
Senada, Ketua PC GP Ansor Kota Tanjungpinang, Romdhon Kholili, menyebut bahwa tidak terselenggaranya Konferwil hingga habisnya SK PW GP Ansor Kepri menjadi bukti buruknya kinerja pengurus PW.
“Kami minta Pimpinan Pusat segera ambil alih kepengurusan dan Laksanakan Konferwil Kepri secepatnya,” tegas Romdhon.
Menurut Romdhon, memang pernah dilaksanakan proses Pra Konferwil di bulan lalu, namun pihaknya menilai dalam kegiatan itu PW GP Ansor Kepri sangat tidak siap
“Kami rasa kondisi ini sudah sangat urgent dan tidak ada toleransi lagi, bagaimana proses Pra Konferwil yang dilaksanakan bulan lalu kami anggap PW sangat tidak siap untuk melakukan itu, terbukti tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu, undangan mendadak dan teknis acara yang asal-asalan dan jauh dari yang kami harapkan sehingga 2 PC yakni Anambas dan Natuna tidak bisa mengikuti,” jelasnya.
Pada kesempatan lain, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Kepulauan Anambas, Saiful Anwar, secara lantang menyampaikan bahwa saat ini pengurus PW GP Ansor Kepri seolah sedang “mempermainkan” kader-kader ditingkat Kota dan Kabupaten Se Kepri, itu terindikasi dari abainya terhadap pengajuan SK PAC.
Tinggalkan Balasan