HARIANMEMOKEPRI.COM – Demi meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kepulauan Riau, seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI) Kepulauan Riau mengadakan pertemuan di Home Cafe, Jalan Hanjoyo Putro, Ruko Geysha KM 8, Tanjungpinang, Jumat (25/10/2024)
HMNI Kepulauan Riau berencana untuk segera menyurati Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) guna meminta perhatian lebih serius terhadap keberlanjutan kehidupan nelayan di Kepulauan Riau.
Ketua HMNI Kepulauan Riau, Ravi Azhar, menyampaikan pentingnya dukungan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi nelayan.
Dalam rapat tersebut, ia menegaskan bahwa kesejahteraan nelayan bukan hanya tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan bagi kehidupan mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan benar-benar berdampak positif bagi para nelayan di Kepulauan Riau,” kata Ravi.
Salah satu fokus utama HMNI adalah tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Menurut Ravi, peraturan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan laut dan kegiatan nelayan, sehingga perlu penanganan yang tepat agar nelayan tidak dirugikan.
Ravi juga menyoroti bahwa pengelolaan sedimentasi pasir laut ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat dampak lingkungan yang timbul baik selama operasi maupun pasca-operasi.
Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan perlindungan lingkungan serta dampak sosial ekonomi dalam implementasi kebijakan ini.
“Kami ingin keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Jangan sampai kesejahteraan kami dikorbankan demi keuntungan pihak lain,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus DPD HMNI juga menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat nelayan.
Pihak HMNI berharap adanya aturan yang berpihak pada nelayan dan melindungi sumber daya laut dari kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan usaha nelayan.
Kesejahteraan nelayan, menurut HMNI, harus menjadi prioritas utama. Masyarakat nelayan bergantung pada laut sebagai sumber penghidupan, sehingga segala kebijakan yang menyentuh aspek laut dan perikanan harus mempertimbangkan dampak kepada nelayan.
“Laut adalah kehidupan kami. Kami berharap pemerintah menyadari bahwa kerusakan lingkungan akan langsung memengaruhi kehidupan kami,” ujar Ravi.
HMNI berharap dengan adanya surat resmi kepada Presiden dan Menteri KKP, pemerintah pusat dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat nelayan di Kepulauan Riau.
Pihaknya yakin bahwa dengan dukungan dari pemerintah pusat, kebijakan yang berpihak pada nelayan dapat terwujud.
Dalam kesempatan ini, HMNI Kepulauan Riau juga mengajak seluruh masyarakat nelayan untuk bersatu dan tetap waspada terhadap perkembangan kebijakan terkait pengelolaan laut. Dengan persatuan, dapat memperjuangkan hak dan kesejahteraan keluarga khususunya nelayan.
Melalui pertemuan ini, HMNI menunjukkan komitmen yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak nelayan di Kepulauan Riau. Harapannya, pemerintah dapat mendukung langkah-langkah HMNI dalam menciptakan kesejahteraan yang merata di kalangan masyarakat nelayan.
Ravi menutup pertemuan dengan menyampaikan keyakinannya bahwa kesejahteraan nelayan di Kepulauan Riau dapat tercapai apabila ada kerjasama yang kuat antara masyarakat dan pemerintah.
“Ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan anak – anak kita, kami ingin melihat generasi nelayan yang sejahtera dan hidup dalam lingkungan yang terjaga ” tutupnya
Tinggalkan Balasan