Hukum dan Kriminal

Tim Penerangan Hukum Berikan Pemahaman Terkait TPPO

12
×

Tim Penerangan Hukum Berikan Pemahaman Terkait TPPO

Sebarkan artikel ini
Penerangan Hukum terkait masalah TPPO, Selasa (7/5/2024)

HARIANMEMOKEPRI.COM — Untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan peran serta Kejaksaan RI dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tim Penerangan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung dipimpin oleh Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, melaksanakan Penerangan Hukum dan kegiatan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Selasa (7/5/2024).

Adapun tema yang diusung dalam kegiatan tersebut Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan.

Dalam paparan dari Kabid Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, menyampaikan beberapa point penting seperti TPPO merupakan kejahatan antar negara (Transnational Crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Modus dari TPPO seperti menjadikan ART, Duta Seni/Budaya/Besasiswa, perkawinan pesanan, penipuan melalui program magang kerja ke luar Negeri, pengangkatan anak, jeratan utang, penculikan anak, umroh, tenaga kerja ke luar Negeri.

Beberapa faktor terjadinya perdagangan orang antara lain dikarenakan budaya objektivitas seksual perempuan, nilai keperawanan, komoditas, tuntutan aktualisasi perempuan, kemiskinan,

Pendidikan dan keterampilan rendah, nikah usia muda, tradisi perbudakan dan eksploitasi perempuan, sikap permisif terhadap pelacuran, urban life style, pembangunan belum menyentuh daerah terpencil, terbatasnya lapangan pekerjaan.

“Berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, JPU dapat menghitung kerugian materiil yang diderita korban dengan merinci kerugian,”

“Berdasarkan ketentuan yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, Penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang di derita korban sebagai akibat perdagangan orang,” jelas Martha.

Pada kesempatan yang sama Kepala Balai BP3MI Kepri Kombes Pol Imam Riyadi, memaparkan terkait Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kepulauan Riau, ada beberapa point yang dipaparkan narasumber terkait Isu Strategis Perlindungan PMI di Kepri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *